Profil Budhy Prathamo (Aktivis Buruh di Pekalongan, Jawa Tengah)

Profil Budhy Prathamo

(Aktivis Buruh di Pekalongan, Jawa Tengah)

 

“Kepeloporan dan Semangat Pantang Menyerah”

 

Oleh Khotib Oe Sunhaji

 

 

Budhy, demikianlah ia biasa dipanggil. Lelaki kelahiran 1970 ini bernama lengkap Budhy Prathamo. Awal september 2007 ia baru saja menerima kenyataan dipecat dari kerja karena aktivitasnya di serikat pekerja. Terakhir ia menjabat sebagai sekretaris umum Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Bukanlah suatu kebetulan kalau ia menjadi aktivis buruh di salah satu serikat besar di daerahnya. Berkat kesadaran dan rasa tanggungjawabnya terhadap nasib sesama buruh, dia makin dikenal di kalangan para buruh, terutama di kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Sebagai aktivis buruh, Budhy memiki modal kemampuan yang cukup lengkap. Meski posisinya bukanlah sebagai ketua, namun inisiatifnya dalam mengambil kepemimpinan mampu menggerakkan laju organisasi. Sifatnya yang santun dan mau bergaul dengan siapapun menambah rasa percaya anggota untuk memberikan amanat kepada lajang yang sudah menginjak usia 37 ini.

Peran Budhy dalam memperjuangkan buruh di Pekalongan dan sekitarnya membuatnya menjadi salah satu figur yang sering tampil diberbagai media setempat, dalam upaya menyuarakan ketidakadilan. Bahkan ia sempat dianugrahi penghargaan oleh salah satu media lokal sebagai orang yang sangat berpengaruh di Pekalongan pada Juli 2007, mengalahkan walikotanya sendiri.

 

Dari Pasaraya Sri Ratu, Belajar Mengambil Pilihan.  

Setelah menamatkan kuliah pada 1997 di Universitas Muhammadiah Solo (UMS) jurusan Tehnik Mesin, tahun 1998 Budhy diterima bekerja di Pasaraya Sri Ratu, Pekalongan. Posisinya sejak awal hingga dia dipecat adalah sebagai Asisten Supervisor General Affair. Setelah tiga tahun bekerja, ia pun menyadarai banyaknya kejanggalan dalam hubungan kerja: karyawan hanya diberikan upah pokok dan Jamsostek, sementara berbagai hak cuti tidak diberikan. Kerja lembur pun tidak dihitung, hari raya tidak mendapat kesempatan berlibur, dan masih banyak masalah lainya. Dia mulai berfikir mengapa buruh terus dihisap dan dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan besar bagi pengusaha saja.

Kegusaran-kegusaran tersebut semakin lama semakin mengkristal, menjadi satu kesadaran bahwa jika buruh melakukan perlawanan secara sendiri-sendiri maka cita-cita kesejahteraan buruh akan menjadi isapan jempol belaka. Keyakinan inilah yang kemudian membawanya untuk mencoba melebur dalam tim kecil di perusahaan dimana dia bekerja, dan  berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap perusahaan tersebut. Budhy bersama dengan empat orang buruh lainya mencoba bergerak mendiskusikan persoalan-persoalan perusahaan. Setelah semua dianggap cukup jelas akar permasalahannya, dia bersama dengan empat kawan lainnya berusaha mengorganisir dengan melakukan penyadaran pada semua teman-teman buruh lain yang bekerja di Pasaraya Sri Ratu. Langkah yang diambil adalah dengan mengumpulkan karyawan yang ada di setiap bagian di luar jam kerja. Walhasil setelah setahun bergerilya, pada awal tahun 2002, 90 persen dari 350 karyawan yang bekerja memberikan dukungan yang kuat atas usaha ini.

Kuatnya dukungan ini kemudian muncul inisiatif bersama untuk membuat serikat, pilihanya adalah bergabung pada serikat yang sudah ada di kota Pekalongan. Pada saat itu di tempatnya hanya ada tiga serikat pekerja yang cukup besar, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (FSP-TSK), dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Dengan berbagai pertimbangan kemudian diputuskan untuk bergabung dengan FSP-TSK. Bersamaan dengan mengerucutnya kemana afiliasi serikat akan bergabung, bersama itu pulalah Budhy dengan karyawan lainnya kemudian memulai negosiasi dengan pengusaha untuk mendirikan serikat pekerja di Pasaraya Sri Ratu. Proses negosiasi tersebut sekaligus disertai dengan menuntut perbaikan sistem kerja di Pasaraya Sri Ratu, dan isu yang dibawa pada saat itu adalah dipenuhinya hak-hak normatif pekerja, seperti perhitungan lembur, cuti dan hak-hak buruh lainnya.

Sebagaimana perjuangan pada umumnya, bersama proses ini dari lima orang yang menjadi tim inti, dua orang diantaranya terpaksa harus menerima pemecatan, selain itu bagi aktifis lainya hampir setiap hari menerima teror dan intimidasi dari tim manajemen perusahaan. Tetapi hal ini tidak menyurutkan langkah Budhy dan kawan-kawan untuk terus bergerak. Selain dalam bentuk pemecatan yang diterima dua kawannya, upaya intimidasi juga dirasakan parah buruh yang ada di Pasaraya Sri Ratu. Selain itu upaya pelemahan yang dilakukan perusahaan antara lain dengan menggunakan cara pindah tugas. Budhy sendiri pada tahun 2005 juga sempat ditawari menjadi superfisor, tapi karena syarat yang harus ia penuhi yaitu keluar dari serikat, maka tawaran itupun langsung ditolaknya. Dan kini ia benar-benar lebih memilih untuk dikeluarkan dari perusahaan sebagai konsekwensi atas konsistensi pilihaanya.

 

Mampu Menolak Sistem Kontrak

Pada tahun 2002 konggres serikat yang pertama digelar dan berhasil menetapkan kepengurusan. Konggres pun menetepkan Budhy sebagai sekretaris serikat tingkat perusahaan. Pada awal tahun 2003, kerja yang pertama dilakukan adalah melaksanakan perundingan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dengan pengusaha. Walaupun tidak semua usulan buruh terpenuhi, tetapi sekurang-kurangnya 90 persen dari tuntutan buruh menuai hasil, yang diantaranya adalah pemenuhan hak-hak normatif pekerja, libur hari raya yang sebelumnya belum pernah ada, dan pada saat itu juga disepakati satu hari libur bagi seluruh buruh saat perayaan hari raya Idul Fitri. Tetapi sayang, jatah libur ini hanya berjalan pada 2003, libur selanjutnya kemudian diganti dengan perhitungan kerja lembur.

Tidak berselang lama, sekitar Juni 2003 DPC SPTSK kota Pekalongan memerlukan posisi sekretaris cabang menyusul sekretaris lama diangkat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Pekalongan. Dari beberapa usulan kandidat dengan segala prasyaratnya, akhirnya Budhy terpilih menjadi sekretasis pengurus cabang. Alhasil pada saat itu dia merangkap dua jabatan: selain jadi sekretaris di serikat tingkat perusahaan sampai 2005, dia juga menjadi sekretaris di DPC sampai periode 2006, dan terpilih kembali pada periode selanjutnya dengan posisi yang sama. Di akhir tahun 2003 secara resmi SPTSK secara nasional berganti nama menjadi Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Solidnya kepengurusan serikat tingkat perusahaan (PSP) Pasaraya Sri Ratu Pekalongan telah banyak memberi inspirasi pada serikat lain untuk belajar. Solidaritas anggota yang kuat menambah daya tawar buruh di hadapan perusahaan cukup diperhitungkan. Hal ini bisa dilihat dari agenda serikat untuk menolak buruh kontrak cukup berhasil dan sampai hari ini Pasaraya Sri Ratu Pekalongan sama sekali tidak ada buruh kontrak. Upaya perusahaan untuk mengganti buruh tetap ke kontrak berhasil digagalkan oleh kawan-kawan buruh di serikat pekerja Pasaraya Sri Ratu ini.

 

Berjuang Bersama Buruh Pekalongan

Pergulatan baru di tingkat DPC SPN membawanya pada pergaulan dan pergulatan yang lebih luas, dan dari situlah kemudian membawanya pada kesadaran baru, bahwa persoalan buruh tidak hanya persoalan pelanggaran hak buruh di tingkat pabrik semata melainkan juga persoalan kebijakan negara yang tidak melindungi buruh, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Kebijakan-kebijakan yang selama ini muncul justru lebih mengakomodasi kepentingan modal dan mengabaikan kepentingan buruh. Justru pada pasca-Reformasi kebijakan negara semakin menunjukan langkah mundur dalam melindungi buruh. Posisi negara yang semakin lemah dihadapan modal ini setidaknya ditunjukan dengan mengakomodasi tiga paket kebijakan perburuhan yang sangat ramah pasar dengan menggadaikan hak buruh.

Kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan pemerintah dalam dunia perburuhan ini sejalan juga dengan kesepakatan lain seperti membuat UU privatiasasi, UU investasi UU penanaman modal asing, dan beberapa kebijakan lain ini menjadi tanda hilangnya peran negara dalam melindungi buruh, bersamaan dengan politik akomodasi negara terhadap liberasi ekonomi global. Liberalisasi, menurut Budhy berdampak pada banyak hal: Pertama menjamurnya buruh kontrak dan outsourcing di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Pekalongan. Menurutnya, dari surfei yang dilakukan SPN saja, sejak 2003 sampai saat ini pergantian status buruh tetap ke kontrak di delapanbelas  perusahaan dimana anggotanya bekerja mencapai sedikitnya dua ribu buruh. Status ini telah semakin memberi dampak pada buruh, bukan hanya mengebiri kesejahteraan buruh tetapi juga kepastian kerja yang tidak jelas dan posisi tawar buruh dihadapan modal yang kian lemah.

Kedua, negara ini semakin lama semakin lemah. Peran negara dalam meregulasi hukum semakin kecil. Relasi bi-partit dalam hubungan industrial telah menghilangkan peran negara dalam melindungi buruh. Dampak langsung ketika panggung perburuhan hanya menyisakan aktor buruh versus modal, yang terjadi adalah penindasan bagi buruh.

Ketiga, demikian Budhy menambahkan, serikat pekerja/serikat buruh semakin terpecah belah dalam gerak sektoral yang sangat ketat, perpecahan ini terjadi karena untuk mendirikan serikat sangatlah mudah, cukup dengan 10 orang bisa dilakukan. Walau ini merupakan peluang kebebasan berserikat, namun pada prakteknya buruh dan serikat justru semakin diperlemah dengan aturan ini. Ini adalah peluang yang terabaikan. Keempat, diciptakanya praktek persaingan bebas dalam membangun usaha, akan berdampak pada persaingan yang tidak sehat antarperusahaan, dan banyak industri lokal sulit ikut bersaing.

Budhy menandaskan bahwa persoalan diatas seharusnya menjadi agenda kerja gerakan buruh. Persoalan tersebut tidak bisa berubah secara sendirinya tanpa diperjuangkan. Kesadaran akan persoalan yang diikuti dengan niat untuk melakukan perubahan tanpa mengenal lelah sangat dibutuhkan, tentunya harus dilakukan secara bersama oleh semua komponen yang peduli dan sadar akan ketertindasan buruh. Karenanya untuk merebut ruang perubahan ini, gerakan buruh mensyaratkan posisi tawar yang kuat baik di hadapan pengusaha maupun pemerintah.

Tantangan yang berat menjadi nafas Budhy dan kawan-kawan seperjuanganya. Terbukti ketika dia masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang buruh ataupun setelah dia dipecat, tetapi juga tidak mengurangi kinerjanya sebagai sekretaris DPC. Beberapa hal yang ia lakukan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan perburuhan diantaranya adalah bagaimana membangun cara pandang serikat dalam melihat masalah perburuhan. Sebagian besar aktifis buruh masih menganggap bahwa serikat hanya sebagai pelayan buruh, dari cara pendang ini dia melihat aktifis buruh tercerabut dari tujuan perjuangan masyarakat pekerja. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di SPN kota Pekalongan saja, melainkan di sebagian besar serikat buruh di kota Pekalongan sendiri maupun daerah-daerah lain.

Keinginan untuk membangun cara pandang organisasi yang memiliki visi perjuangan, dia dan kawan-kawan yang se-ide berusaha untuk lebih mengintensifkan proses-proses diskusi dan berbagi pendapat antarsesama anggota buruh, terlebih dengan sesama pengurus serikat baik di tingkat perusahaan maupun di DPC. Seiring mulai terbangunnya kesadaran di beberapa aktifisnya, setidaknya mampu memberikan dampak perubahan pola gerak di SPN, Konsolidasi organisasipun bisa berjalan lebih efektif. Rapat-rapat pengurus yang dulunya lebih banyak bertemu ketika hanya ada kasus sudah mulai bergeser.

Beberapa langkah yang Bundhy ambil dalam upaya untuk membangun cara pandang aktifisnya adalah dengan membuka ruang pertemuan informal sebagai media penghubung baik dengan anggota, pengurus maupun dengan jaringan. Selain itu, dia mengupayakan forum pendidikan, yang pada mulanya sulit berjalan. Berjalanya proses – proses ini sedikit banyak berdampak pada berubahnya cara pandang anggota dan pengurus atas situasi perburuhan yang dihadapi; suatu perspektif yang tidak hanya berhenti pada tingkat pembacaan situasi pabrik, melainkan juga di tingkat nasional maupun global.

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan serikat, SPN Pekalongan sejak 2005 memutuskan untuk memiliki sekretariat di Jl Jawa No 72 Kergon, Pekalongan Barat. Sekretariat itu sangat memberi dampak lebih baik pada kinerja organisasi. Sekretariat mampu difungsikan tidak hanya sebagai tempat rapat, diskusi. Tetapi sekretariat juga mampu difungsikan lebih dari itu, yakni sebagai tempat pengaduan, sumber informasi, tempat ibadah bersama, tempat temu jaringan, dan sebagai sarana kaderisasi. Sebagai sarana kaderisasi, karena Budhy mengupayakan untuk kader-kader baru dan masih muda lebih banyak diberikan ruang untuk tinggal di sekretariat untuk, langkah ini diambil sebagai upaya untuk mempercepat akses informasi dan pengetahuan bagi kader-kader muda. Dia sendiri sendiri tinggal di sekretariat. 

Kegiatan pendidikan bagi anggota serikat berjalan relatif baik. Dengan sentuhan gagasan Budhy dan pengurus lain, proses pendidikan selalu diupayakan adanya inovasi dalam setiap pertemuan agar tidak terlalu monoton. Model-model pendidikan yang dilakukan tidak melulu berjalan dalam bentuk diskusi kelompok antaranggota secara rutin yang kaku, tapi pendidikan juga dijalankan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, seminar, mengirimkan anggota ketika ada undangan dari jaringan maupun dengan melalui aksi demonstrasi. 

Beberapa aksi besar yang pernah dilakukan selama Budhy mengambil kepemimpinan di SPN kota Pekalongan antara lain aksi kebijakan tingkat nasional  sekitar lima kali antara tahun 2003-2007 dengan mengerahkan masa kurang lebih lima ribu buruh, termasuk di dalamnya adalah sikap terhadap Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) di bulan Juli 2007. Aksi kebijakan daerah, meliputi aksi menuntut penegakan hukum terkait pelaksanaan Jamsostek di kota Pekalongan, aksi upah, penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ketenagakerjaan dan Raperda retribusi ketenagakerjaan. Selain itu, juga aksi penolakan surat edaran Disnaker tentang dibolehkanya buruh kontrak di Kota Pekalongan. Aksi masa di tingkat daerah yang mengerahkan buruh cukup besar ialah pada saat aksi menuntut upah minimum kota dan aksi-aksi penolakan Raperda. Yang dibilang cukup berhasil adalah aksi penolakan Raperda ketenagakerjaan dan Raperda Retribusi ketenagakerjaan, Penolakan atas surat edaran Disnaker tentang dibolehkannya buruh kontrak di Pekalongan, yang kemudian berakibat pada dihentikanya kebijakan-kebijakan ini.

Sedangkan perlawanan di tingkat pabrik, selain melakukan upaya-upaya perlawanan dengan melalui mekanisme negosiasi PKB, serikat juga didorong untuk bisa melakukan pensikapan melalui aksi dalam masa ketika ada kasus. Selain melakukan proses negosiasi tiada henti, juga aksi-aksi yang dilakukan secara gabungan, melebur antar-serikat tingkat perusahaan dan tingkat cabang untuk ikut terlibat memperjuangkan kasus yang sedang dihadapi. Dalam enam tahun terakhir, tercatat ada tiga kali pemecatan buruh (PHK) secara masal.

Tahun 2005 CV Ban Tirto dengan tiga ratus buruh ter-PHK dan pabrik tutup. Respon yang dilakukan dalam bentuk aksi sampai dua kali dengan melibatkan masa buruh ter-PHK dan dibantu simpatisan dari serikat lain hingga tingkat cabang. Awal tahun 2007 PT Samudra Docindo dengan empat puluh satu orang buruh juga ter-PHK dan perusahaan tutup. Meskipun para buruh itu berasal dari serikat non SPN, tetapi Budhy tetap ikut terlibat aktif dalam pembelaan dan sedikitnya mengikuti empat kali aksi bersama mereka. Terahir PT Mafatex dan Mahatek, buruh yang terancam PHK sejumlah limaratus enampuluh, seratus empatpuluh satu diantaranya adalah buruh mahatek dan sisanya buruh Mafatek. Proses panjang kasus ini juga tidak cukup diselesaikan dengan negosiasi. Aksi buruh dalam jumlah besar pun tidak dapat dihindarkan. Tidak kurang lima kali aksi dilakukan, yang pada akhirnya semua buruh Mahatek di PHK sementara buruh Mafatek dipekerjakan kembali dengan pemilik perusahaan yang baru.

Selain itu Budhy juga mencoba untuk mempelopori dan mengawali perjuangan buruh melalui mekanisme hukum yang ada. Pada tahun 2007 saja tidak kurang dari tujuah persoalan masuk ke mediasi Disnakertrans kota Pekalongan. Persoalan yang diajukan melingkupi masalah PHK dan PKB. Yang cukup menarik di sini ialah bahwa kasus PHK di PT Mujatek sudah sampai di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jawa Tengah. Putusan yang muncul di bulan Juli 2007 akhirnya dimenangkan oleh pihak buruh, tetapi kemudian pengusaha melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

 

Beraliansi dengan Elemen Gerakan Lainnya

Hal lain yang pernah dilakukan Budhy bersama buruh kota pekalongan, dalam rangka mendorong perubahan di sektor perburuhan adalah dengan melakukan aksi pada tahun 2004, menuntut penegakan hukum perusahaan yang tidak menjalankan program Jamsostek. Pihak Jamsostek kota Pekalongan kala itu pun  menyatakan bahwa aksi tersebut membawa perubahan yang cukup positif, yakni kepesertaan Jamsostek mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Perusahaan-perusahaan yang awalnya tidak mengikuti program Jamsostek setelah adanya aksi ini kemudian berduyun-duyun mendaftarkan buruhnya menjadi peserta Jamsostek. Di Jamsostek sendiri, ketika melihat fakta yang demikian, Jamsostek mencoba untuk meningkatkan kinerjanya dalam bentuk realisasi program peningkatan kesejahteraan buruh. Tentu perubahan tersebut tidak akan bisa terjadi manakala tidak ada posisi tawar organisasi buruh yang kuat.

Aksi lain yang tidak kalah pentingnya adalah penolakan atas usulan dua  Raperda ketenagakerjaan dan retribusi ketenagakerjaan. Dari analisis yang dilakukan  Budhy dan kawan-kawan di DPC, disimpulkan bahwa Raperda ini harus ditolak dengan alasan bahwa keduanya sangat berdampak negatif kepada buruh, baik langsung maupun tidak langsung. Raperda retribusi ketenagakerjaan akan menjadi pemicu menurunya akses kesejahteraan buruh di dalam perusahaan, dan lebih parah lagi adalah maraknya PHK di Pekalongan. Sementara Raperda ketenagakerjaan dipandang membawa misi terselubung untuk melegalkan praktek buruh kontrak di kota Pekalongan.

Isu-isu lain terkait perburuhan yang juga pernah disikapi Budhy dan kawan-kawan diantaranya adalah upah, tunjangan hari raya (THR), isu listrik Daya Maks Plus, aksi May Day, kenaikan harga BBM, dan lain lain. Banyaknya rumusan isu yang berhasil direspons dengan aksi menurut dia sebenarnya memiliki banyak fungsi. Selain sebagai media pendidikan langsung bagi anggota, juga bisa berfungsi sebagai media propaganda dan penyadaran bagi buruh secara umum, tetapi juga sebagai pendidikan politik bagi masyarakat luas, pun juga berfungsi pengawasan terhadap pemerintah dan pengusaha. Kebanyakan buruh yang menjadi anggota serikat pun kerap larut dalam rutinitas pekerjaan sehingga peluang untuk belajar menjadi lebih sempit. Dalam posisi yang demikian serikat harus mempunyai alat pembelajaran kreatif sebagai penunjang kesadaran buruh yang tidak melulu diskusi.

Di lain pihak, aksi juga bisa menjadi alat perekat jaringan lintas sektor. Di beberapa momen aksi, SPN kota Pekalongan mencoba untuk membangun lebih kuat keterlibatan kelompok di luar buruh untuk ikut terlibat dalam gerakan perjuang buruh. Menurut Budhy, hal ini penting dilakukan mengingat persoalan perburuhan bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan juga erat kaitanya dengan persoalan-persoalan sosial lainnya. Untuk membangun kekuatan gerakan buruh, menurut dia tidaklah mungkin strategi yang di jalankan justru memisahkan diri dari elemen-elemen gerakan sosial lainya, seperti kaum miskin kota, wartawan, LSM, mahasiswa, bahkan gerakan keagamaan. Menurutnya, SPN sangat terbuka dengan kelompok apapun diluar SPN selama kelompok ini bisa memberikan kontribusi bagi gerakan buruh.

Bagi Budhy, jaringan strategis selain memiliki fungsi penguatan internal gerakan buruh juga mampu mendorong posisi tawar buruh ke arah yang lebih baik. Selain berjaringan dan bekerja sama antar-serikat, penting juga melakukan aliansi dengan elemen gerakan dan kelompok sosial lain, seperti wartawan, akademisi, LSM, mahasiswa, organisasi massa dan jaringan lainnya. Menurut dia, hal ini dilakukan karena persoalan buruh bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab buruh sendiri dan bisa diselesaikan oleh buruh sendiri, melainkan harus ada hubungan yang saling menguatkan antarsektor.

Sebelum Budhy aktif, berita tentang aksi buruh muncul di media hanya ketika buruh melakukan aksi. Sekarang tidaklah demikian. Kedekatannya dengan kelompok wartawan di kota Pekalongan semakin memperlancar transformasi informasi perburuhan. Hampir setiap persoalan dapat menjadi berita di media lokal. Selain itu hubungan yang baik dengan lintas disiplin ini juga menunjang berjalanya proses pendidikan bagi anggota, baik secara langsung maupun tidak. Secara perlahan tapi pasti posisi tawar buruh secara politik mulai diperhitungkan.

Selain itu Budhy juga menjadi salah satu bagian penting dari organisasi-organisasi buruh di sepanjang daerah Pantura, dengan aktif dia berusaha untuk membangun komunikasi dengan para aktivis buruh di daerah itu. Aktivitasnya ini pun mampu mendongkrak kinerja serikat-serikat di luar kota Pekalongan dan ini dapat memperkuat jaringan antar-serikat yang tidak terjebak pada batas-batas organisasi, daerah dan ideologi. Proses ini ia lakukan sebagai upaya untuk membangun gagasan bersama dalam membangun gerakan buruh yang tidak hanya melayani anggota, melainkan juga menjadikan serikat sebagai alat perjuangan yang lebih luas bagi buruh. Langkah ini terbilang cukup efektif, karena sampai saat ini dari kabupaten Batang sampai Tegal, proses hubungan antar-serikat di daerah Pantura secara perlahan tetapi pasti mulai bisa berjalan dan menemukan bentuknya. Dia pun terus berupaya membuka komunikasi antar-serikat secara menyeluruh di Jawa Tengah hingga tingkat nasional.

Meskipun begitu, Budhy masih menyadari masih sangat banyak kelemahan yang masih butuh dibenahi di internal SPN sendiri. Dan Ia juga melihat sebagian besar serikat masih belum bisa berjalan secara optimal, pengurus masih hanya satu atau dua orang saja yang aktif, dan pelibatan anggota dalam menjalankan organisasi masih sangat minim. Saat ini jumlah keanggotaan buruh di DPC SPN kota Pekalongan mencapai delapan ribu buruh (tersebar dalam 18 pengurus serikat tingkat perusahaan), atau sekitar lima puluh atau enam puluh persen dari jumlah buruh yang menjadi anggota serikat pekerja. Sementara jumlah buruh di kota Pekalongan tidak kurang dari 23.000 orang. Masih ada ribuan buruh yang masih belum dapat dilibatkan dalam serikat, diantaranya dua ribu buruh kontrak di delapan belas perusahaan di mana SPN aktif mengorganisir. Secara umum buruh kontrak di Pekalongan mencapai enam ribu orang. Sementara ini di Kotanya serikat yang masuk dalam Dewan Pengupahan Daerah ialah SPN dan SPSI.

Selain itu Budhy merasa kepemimpinannya terlalu diandalkan. Ia sadar bahwa hal ini harus diimbangi dengan kerja-kerja bersama secara kolektif. Meskipun sulit, ia pun berusaha keras untuk melakukan kaderisasi dengan mendorong banyak kawannya untuk bisa lebih mengambil peran, terutama kader muda. Di tingkat cabang, usaha kerasnya mulai menuai hasil.

Hal lain yang masih menjadi PR besar Budhy dan SPN kota pekalongan adalah lemahnya keterlibatan buruh perempuan dalam serikat, pabrik-pabrik di kota pekalongan yang rata-rata garmen dan tekstil lebih banyak mengunakan tenaga perempuan menjadi buruhnya. Untuk melibatkan perempuan dalam serikat menurut dia masih harus terus dicarikan setrategi yang lebih tepat. Konsepnya bagaimana serikat menjadi wahana belajar anggota belum sepenuhnya mampu berjalan, terlebih bagi buruh perempuan.

 

Yang bisa dipelajari darinya

Kalau dilihat dari rentang waktu, mungkin lima tahun bukanlah waktu yang cukup untuk mengukur sebuah perjuangan Budhy. Tapi hasil dari perjalanannya selama ini patut untuk diteladani. Dengan kesadaran untuk tidak cepat merasa puas dan diimbangi dengan semangat terus belajar, aktivitasnya mestilah menjadi contoh yang harus ditiru oleh banyak buruh lain.

Totalitas Budhy dalam memperjuangkan buruh tidak bisa diragukan lagi. Meski pada akhirnya kepentingan pribadi harus ia gadaikan, bahkan hingga dipecat dari pekerjaan, tetapi semangat pantang menyerahnya harus menjadi inspirasi. Demi komitmennya terhadap gerakan buruh, ia secara tegas banyak menolak tawaran-tawaran yang menggiurkan: menjadi aktivis suatu partai, kenaikan pangkat yang bersyarat melepaskan aktivitasnya di serikat, dan lainnya. Ia terus berusaha tetap pada cita-cita perjuangannya.

Selain itu kesadarannya bahwa gerakan buruh adalah bagian tak terpisah dari elemen-elemen perjuangan lainnya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terlibat dan melibatkan diri dalam kancah gerakan bersama. Saat ini kesadaran semacam ini di banyak tempat hanya berhenti pada tingkat pemikiran, dia secara sadar telah membuktikanya dalam kenyataan.

 

Khotib Oe Sunhaji, aktif di Yayasan Wahyu Sosial (YAWAS) Semarang

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: