“Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dan Politik Upah Murah”

“Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dan

Politik Upah Murah”

 

Wawancara dengan

Anwar “Sastro” Ma’ruf

Ketua Umum KASBI

(Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia)

 

 

Apa tanggapan KASBI mengenai dampak fleksisibilisasi terhadap buruh dan serikat buruh?

 

Bagi buruh fleksibilisasi adalah pemiskinan karena fleksibilisasi sudah pasti merupakan strategi untuk memuluskan politik upah murah. Jaminan kepastian dan keamanan kerja buruh menjadi hilang. Saat ini buruh sulit mendapatkan pekerjaan dan kesempatan kerja sangat mahal. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan pun belum tentu upah yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.  

 

Dampak fleksibilisasi bagi buruh ini juga berhubungan dengan komunitas, yaitu warga di sekitar pabrik. Warung makan (warteg) sekitar pabrik juga mengalami penurunan omset penjualan. Selain itu, fleksibilisasi menjadikan buruh rentan terhadap pemecatan (PHK). Rumah-rumah kontrakan dan kamar-kamar kost yang biasa disewa buruh di sekitar pabrik juga akan jadi kosong. Usia kerja buruh semakin pendek, masa kontrak mereka bahkan hingga per minggu.

 

Fleksibilisasi juga merupakan PHK massal yang halus. Para buruh tetap ditawarkan untuk mau di-PHK dengan pesangon sekali upah, lalu dipekerjakan kembali dengan sistem kotrak. Ini yang disebut pemutihan. Tentu saja bagi buruh kontrak tidak mendapat tunjangan seperti jaminan sosial (Jamsostek), tunjangan makan, transport, dll. Semua bentuk tunjangan menjadi hilang. Perusahaan-perusahaan saat ini memberikan target dalam paket produksi yang sulit dicapai oleh buruh. Penambahan waktu kerja karena target belum dicapai tidak dihitung lembur.

 

Bagi serikat buruh fleksibilisasi berdampak melemahkan serikat. Hubungan kerja yang awalnya bersifat kolektif berubah menjadi individual. Sulit bagi buruh untuk menjadi anggota suatu serikat karena dalam perjanjian kerja waktu awal dia menjadi buruh kontrak terdapat klausul yang melarang buruh untuk mogok dan berserikat. Jadi walaupun undang-undang memberikan kebebasan berserikat bagi buruh tetapi tidak dalam kenyataan di lapangan. Jika kemudian buruh-buruh kontrak itu tetap mencoba berserikat mereka akan mengalami intimidasi, dan bentuk intimidasi yang paling sering mereka terima adalah pemutusan masa kontrak kerja. Pemerintah tentu sadar tetapi mereka sering kali menyatakan bahwa hal ini adalah pilihan yang sulit dan tidak ada alternatif lain.

 

Apa dan bagaimana strategi-strategi KASBI dalam menghadapinya? Dan bagaimana KASBI menanggapi rencana revisi UU No. 13 Tahun 2003?

 

Memang sulit bagi serikat dalam menghadapi situasi ini. Tetapi langkah-langkah yang KASBI lakukan selain melakukan advokasi dan kampanye, kami juga mulai melakukan pengorganisasian komunitas karena dampak fleksibilitas menurut kami akan membuka keran bagi praktek outsourcing untuk memasuki industri rumahan (home industry). Soal UU No.13/2003, sikap KASBI jelas melawan. Sampai sekarang secara organisasional KASBI dari tingkat pusat sampai daerah menolak UU No.13/2003, apalagi revisinya.

 

Apa argumen dan alasan dasar KASBI melakukan pengorganisasian komunitas?

 

Pertama, kalau kita mengorganisir tiap pabrik kita akan mengalami kesulitan sebab status para buruh mayoritas adalah kontrak. Pengorganisasian buruh kontrak di tingkat pabrik selalu berisiko sia-sia karena para buruh dengan mudah diputus masa kontrak kerjanya. Kedua, rata-rata komunitas tadi, yang menjadi buruh rumahan, meskipun berubah dari buruh informal ke formal, tetap saja kesejahteraannya tidak terlindungi. Dan itu merata di banyak komunitas di sekitar kawasan industri. Misalnya, pabrik pulpen rata-rata dikerjakan di rumah oleh buruh rumahan, tidak dikerjakan di pabrik. Banyak contoh lain, dan jaringan ini sulit sekali untuk disentuh.

Di luar itu, karena terjadi pemiskinan tadi, sebenarnya bagaimana hak-hak mendapatkan pendidikan, kesehatan gratis, air minum, permasalahan sanitasi, sampai sekarang tetap saja tidak ada. Harapannya dengan pengorganisiran komunitas bisa meningkatkan pemahaman warga atau masyakarat pada umumnya untuk bersama-bersama melakukan advokasi atau tindakan politik yang lebih maju, yang sekarang ini cenderung dilakukan secara sektoral supaya menjadi isu bersama.

 

Apakah mereka didorong untuk menjadi anggota serikat buruh (KASBI) juga?

 

Ya. Beberapa kali kita praktekkan, tetapi ada yang bisa dan ada juga yang belum. Sistem keanggotaan ini juga yang kemudian harus dimodifikasi, apakah kenggotaan yang selama ini kita pakai per-pabrik, mungkin juga akan diadakan serikat buruh luar perusahaan atau SBLP, ini juga bisa. Jadi mereka juga mendapatkan hak akan pendidikan, diadvokasi ketika menghadapi kasus, dan juga bisa mempraktekkan bagaimana memahami dan mengerti dalam menjalankan kerja-kerja organisasi.

 

Mesti dipahami, rata-rata mereka adalah para mantan buruh formal yang kemudian menjadi informal. Kerangka kerja di masa mendatang seperti apa yang lebih jelas itu adalah soal dialektika, tergantung perkembangan. Tetapi setidak-tidaknya kita akan memajukan kesadaran para buruh informal tersebut, dan ini akan bisa diwujudkan salah satunya kalau kita bisa melakukan aksi-aksi politis.

 

Bagaimana merumuskan isu bersama antar-sektor di komunitas?

 

Pertama-tama kita melakukan pemusatan di tingkat akar rumput. Sementara di tingkat pusat atau elite kita harus berhubungan dengan serikat-serikat sektoral seperti serikat petani, nelayan, atau lingkungan. Di tingkat elite ini kita mencoba mempertemukan kepentingan bersama dan menggali pemikiran bersama-sama, membangun pengorganisasian bersama yang memang satu sama lain saling terkait.

 

Jadi apa peran yang harus dilakukan oleh negara?

 

Negara harus mengambil sikap untuk mulai mencoba mandiri, maksudnya tidak lagi tunduk kepada kapitalisme global yang program-programnya merugikan rakyat. Kita akan bisa mulai mandiri kalau pemerintah dengan berani tidak membayar hutang dan kemudian tidak lagi berhutang. Itu yang pertama harus negara lakukan, selain melakukan pemberantasan korupsi. Negara juga harus melakukan investasi sumber daya manusia melalui pendidikan murah, fasilitas kesehatan gratis. Pokoknya, semua hal yang menolak privatisasi. Kalau perlu perusahaan-perusahann vital yang dikuasai asing di negara ini harus dinasionalisasi. Kalau negara ini berani melakukan itu semua saya yakin kita akan keluar dari masalah seperti sekarang ini.

 

Tapi sering kali yang jadi alasan bahwa negara tidak punya uang, sementara untuk pembiayaan pembangunan lebih banyak berasal dari hutang luar negeri. Dan negara saat ini sudah membayar hutang lunas dari IMF…

 

Hal inilah yang harus digali. Negara memang benar telah membayar lunas hutang International Monetary Fund (IMF) dan minta CGI dibubarkan. Ini harus dicek ulang. Dari mana negara dapat pinjaman hutang? Surat-surat hutang yang disebut obligasi itu ’kan terus membesar. Hutang kita juga ada beberapa macam: hutang luar negeri, hutang kepada pemodal dalam negeri (yang sebenarnya merupakan hutang individual, sektor swasta).

 

Hal yang lebih kita khawatirkan lagi adalah adanya program hutang bilateral, seperti hutang kita pada Jepang. Ini yang lebih berbahaya dari dulu ketika kita bicara mengenai AFTA (Asean Free Trade Agreement). Karena dianggap gagal kemudian didoronglah BTA (Bilateral Trade Agreement). Kita seperti keluar dari mulut macan tetapi beralih ke mulut buaya. Inilah contoh yang dilakukan pemerintah yang tidak punya perspektif bagaimana mendorong kemandirian bangsa.

 

Jadi Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap hutang yang sangat tinggi, walaupun dalam konteks hutangnya dialihkan dalam  bentuk kerjasama bilateral?

 

Masih! dan dalam BTA itu ada kesepakatan-kesepakatan yang lebih berbahaya dibandingkan kesepakatan-kesepakatan dengan IMF. Dan seringkali rezim yang berkuasa tidak melakukan sosialisasi secara meluas tentang apa yang diperjanjikan, melainkan hanya menunjukkan angka-angka statistiknya saja.

 

Bagaimana KASBI melihat perkembangan Revisi UU No. 13?

 

Seperti kita ketahui pada awalnya pemerintah tetap akan merevisi, tapi sepertinya akan dibuat berkelok, tidak secara terang-terangan, dan mereka akan menggunakan beberapa serikat-serikat konfederasi untuk bisa mendukung revisi ini. Yang aneh, proses yang dilakukan untuk merevisi baik itu UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan RPP pesangon ini kesannya ditutup-tutupi, tidak transparan, dan serikat-serikat yang terlibat itu juga tidak melakukan sosialisasi baik itu ke serikat yang lain atau kebawahnya.

 

Ketika kita bicara tentang kebijakan atau undang-undang perburuhan, KASBI bersama ABM ada satu pembuatan tentang draft UU pro buruh, jadi UU ketenagakerjaan pro buruh. Dan banyak hal yang ingin dibahas disana, bisa saja mengenai bagaimana jaminan keamanan, jam kerja, termasuk masalah upah, yang turunan dari legal drafting yang kita buat, misalkan ketika kita bicara pengupahan, tidak lagi konsep Permen No. 17, tapi membuka suatu standarisasi upah layak nasional. Inilah yang sampai saat ini masih kita kerjakan, dan dalam pengerjaannya kita tidak melulu hanya melibatkan elite tapi juga bagaimana mengikutsertakan anggota, seperti contoh dua konsepsi tadi, mulai dari legal drafting dan standarisasi upah layak nasional, merupakan keputusan konferensi, yang waktu itu melibatkan 300an orang para pemimpin serikat buruh yang dari tingkat nasional sampai tingkat lokal, dan nantinya ada tim yang mengerjakan, selanjutnya tim yang mengerjakan tidak hanya dari serikat buruh, tapi juga melibatkan kawan-kawan dari  akademisi dan NGO perburuhan. Dan dalam prosesnya selalu akan terjadi proses penjaringan aspirasi, yang kemudian dilanjutkan pada workshop-workshop ditingkat lokal yang kemudian akan ditarik dan itu menjadi keputusan secara bersama-bersama.

 

Apakah proses fleksibilisasi tadi memiliki kesamaan di antara sektor-sektor, bagaimana melihat itu?

 

Sama saja. Hampir di setiap sektor terjadi. Seperti di sektor jasa, semacam pembagian distribusi atau mal-mal supermarket, ini hubungannya tidak hanya sekedar hak-hak pekerja di sektor jasa tersebut, tapi juga bagaimana dengan pasar tradisional. Jadi isunya tidak hanya bicara bagaimana hak-hak pekerjanya, tapi juga tentang bagaimana dampak dari kapitalisasi pasar atau kapitalisasi distribusi terhadap pasar tradisional tadi. Apa yang terjadi dengan pasar tradisional saat ini adalah, digusur atau sengaja dibuat kumuh, padahal nilai yang dihasilkan pasar tradisional ini lebih terdistribusi, untungnya terbagi-bagi, tukang beras dapat, tukang daging dapat, sampai tukang panggulnya dapat. Dan ketika itu di organisir dalam satu perusahaan ritel, keuntungannya hanya berjubel pada kelompok kecil. Dan pada praktek hubungan kerjanya, sering terjadi fleksibilisasi tadi; seperti jam kerja yang melampaui ketentuan, dan upah yang dibawah standar.

 

Jasa keamanan, itu mungkin yang paling parah, hampir semua sekuriti-sekuriti masuk dalam jebakan militerisme, jadi perekrutannya melalui kepolisian, angkatan darat, atau individu-individu yang mereka adalah oknum-oknum dari agen penyalur tenaga kerja. Dan hampir semuanya mengalami nasib yang hampir sama, mengalami pemotongan upah, masuk kerja harus bayar, dlsbnya.

 

Sektor elektronik juga mengalami hal yang sama, perubahan status dari tetap ke kontrak ini semakin besar, dan bahkan beberapa oknum dari serikat terlibat menjadi lembaga penyalur tenaga kerjanya.

 

Pernah saya dan kawan-kawan melakukan penelitian di dua pabrik garmen, itu pertahun buruh di rugikan sekitar Rp. 2400.000,- per-orang, dan perusahaan pertahun bisa efisien 1,6 Milyar, perhitungan ini berasal dari 1100 buruh, dengan komposisi buruhnya, 400 tetap, 700 kontrak. Buruh kontrak ini dirugikan Rp. 2400.000,- terkait dengan uang makan, THR, Jamsostek dan lainnya, ini dihitung dengan kondisi tanpa lembur.

 

Disektor otomotif itu lebih parah lagi, karena upahnya lebih besar, pertahun rata-rata perorang dirugikan Rp. 3600.000 untuk buruh kontrak dan outsourcing, belum lagi tambahan ketika dia masuk, di total dalam setahun perusahaan hanya dengan 470 buruh yang separuhnya kontrak, bisa menghemat sekitar 900 Juta sampai 1 Milyar per-tahun. Faktor efisiensi inilah yang membuat pengusaha senang sekali dengan fleksibilisasi, tanpa memikirkan dampaknya akan benar-benar menyengsarakan rakyat buruh tadi.

 

Melihat cara kerjanya, siapa saja yang sebetulnya terlibat mendorong praktek fleksibilisasi ini sampai pada tingkat perusahaan?

 

Di tingkat akar rumput, keterlibatan birokrat desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat, dalam mendukung terjadinya fleksibilisasi itu sangat tinggi, Setiap kepala desa atau lurah pasti tahu bahwa didesanya ada beberapa lembaga penyalur tenaga kerja, karena para penyalur tenaga kerja ini harus memberikan laporan, disana-lah ladang subur buat terjadinya human traficking, dan itu terus massif karena perusahaan semakin enjoy. Dan kalau kita lihat kampanye yang dilakukan perusahaan melalui program Corporate Sosial  Responsibility, kayaknya tanda-tanda itu juga masuk kesitu. Selain melalui mekanisme recruitment, dengan memberikan sejumlah uang entah untuk perayaan atau uang rutin setiap bulan kepada masyarakat penduduk asli. Para birokrat dan tokoh masyarakat ini ketika buruh-buruh melakukan pengorganisasian atau pemogokan tadi bisa menjadi lawan.

 

Saat ini, menurut strategi yang tadi disebutkan, tahapan itu sudah sampai mana dan hasilnya bagaimana?

 

Di tingkat penyadaran, untuk kawan-kawan serikat ditingkat lokal pabrik itu sudah mulai tumbuh. Dan bahkan itu sudah mulai menyebar pada serikat-serikat kuning, meskipun ini baru tahap awal, dan itu membuat sedikit kualitatif dibanding sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan sebenarnya tergambar dalam satu Mei kemarin, seperti aksi tanggal tiga, itu munculnya bukan dari elite tapi dari desakan di bawah. Hal yang lain adalah, kita mulai menemukan konsepsi-konsepsi mengenai seperti apa solusi yang kita tawarkan? seperti form tadi, jadi tidak sekedar tolak, dan itu kualitatif. Lalu juga mulai bermunculannya pemimpin-pemimpin dari kalangan buruh itu sendiri, dan itu sudah terjadi dimana-mana.

 

Apakah ada kontrol?

 

Kalau dibasis kita, itu kebetulan tidak ada, karena memang ada keterlibatan langsung dalam konteks komunitas, dia terkadang menjadi anggota illegal. Ada kenaikan periodik, tentang TMK (Tunjangan Masa Kerja) misalkan besarnya 1% atau Rp. 5000,- pertahun, ini tidak diberikan dengan alasan perusahaan tidak mampu, ini jadi semacam pola karena ada kerjasama antara perusahaan tadi. Sehingga mereka menjadi anti terhadap serikat-serikat yang independen. Pengaruh fleksibilisasi terhadap buruh tetap salah satunya adalah- skorsing yang tidak hanya terjadi pada buruh kontrak, tapi juga buruh tetap, dan skorsing yang merupakan penambahan jam kerja itu tidak dihitung lembur, walau bisa saja buruh itu menolak, tapi mereka akan menghadapi pemecatan.

 

Bagaimana dengan praktek perubahan status dari buruh tetap ke kontrak?

 

Banyak, karena jelas kalau buruh tetap ini kan ongkosnya lebih tinggi, seperti tunjangan pesangon, kondisi kerja, tingkat produktifitasnya menurun karena faktor usia. Sehingga perusahaan menganggap ini tidak efisien, dan bisa saja perusahaan menawarkan pemutihan dengan pesangon sekitar 1 PMTK (peraturan menteri tenaga kerja) atau setengah PMTK, kalau buruhnya tidak mau di-PHK, kalau mau, mereka kembali bekerja dengan status buruh kontrak. Jadi yang terancam tidak hanya buruh kontrak tapi juga buruh tetap karena mereka juga mengalami penurunan upah.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: