SEDANE 8

cover-jurnal-edisi-8.jpg

Catatan Pembuka

Pada suatu Sabtu, dalam satu diskusi dengan beberapa orang buruh perempuan di Jakarta Utara yang membahas soal organisasi buruh, seorang buruh bertanya: “kenapa diperbolehkan 10 orang buruh membentuk serikat buruh? Kami yang mayoritas saja sering kalah menghadapi perusahaan apalagi kalau hanya 10 orang?”

Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh para buruh di tingkat basis, karena merekalah yang merasakan langsung akibat dari ketidakmampuan serikat buruh menghadapi perusahaan dalam berbagai persoalan perburuhan. Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Apakah cukup dengan menjawab bahwa karena itulah yang tertulis dalam undang-undang No.21 tahun 2000? Bisa saja, kalau kita tidak mempunyai minat pada persoalan politik perburuhan dan tidak peduli pada persoalan kerserikatburuhan saat ini. Tetapi jika sebaliknya, maka pertanyaan itu dapat menyeret kita pada pembahasan tentang politik perburuhan tidak hanya di tingkat nasional melainkan juga di tingkat internasional. Hal ini berlaku mengingat sekarang tidak ada satu negarapun yang dapat dengan bebas menetapkan sendiri undang-undang yang akan diterapkan di negaranya. Pertanyaan di atas menyiratkan bahwa keberadaan serikat buruh juga berkaitan dengan kekuatan, daya tahan dalam menghadapi berbagai persoalan perburuhan yang menuntut penyelesaian yang menguntungkan bagi buruh. Untuk itu perlu ada strategi kekuatan yang dimiliki oleh serikat buruh.

Berkaitan dengan politik perburuhan di Indonesia saat ini, ada suasana yang kontradiktif yang harus dihadapi oleh buruh/serikat buruh. Di satu sisi, kebebasan beserikat terbuka seluas-luasnya melalui undang-undang no 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun di sisi yang lain dihadapkan pada fleksibilitas pasar tenaga kerja yang secara kasat mata berdampak negatif terhadap keberadaan dan eksistensi serikat buruh itu sendiri. Undang-undang no. 21 tahun 2000 di samping telah memberikan ruang yang lebih luas bagi kalangan buruh/serikat buruh, tetapi sekaligus juga menambah persoalan internal serikat buruh, di mana ruang kebebasan berserikat itu tidak saja mengkotak-kotakkan buruh dalam berbagai serikat buruh, tetapi juga telah menjadikan buruh dihadapkan pada potensi konflik antar-organisasi mereka. Selain itu masalah eksternal yang dihadapi buruh tak kalah berat: semakin fleksibelnya pasar kerja membuat semakin tidak amannya para buruh mendapatkan pekerjaan.

Berbagai persoalan tersebut di atas akan dipaparkan dalam SEDANE edisi kali ini. Beberapa gagasan yang dimuat mencoba mengupas mengenai praktik dan dampak dari pasar tenaga kerja fleksibel bagi buruh dan serikat buruh baik dalam konteks sosial ekonomi, maupun hubungan industrial, edisi kali ini juga mencoba menjawab pertanyaan “strategi atau siasat seperti apa yang efektif guna menghadapi semakin gencarnya praktik-praktik pasar kerja fleksibel?”

Gagasan pertama yang ditulis oleh Indrasari Tjandraningsih dan Hari Nugroho, berjudul Fleksibilitas Pasar Kerja Dan Tanggung Jawab Negara¸ mencoba menguraikan masalah pasar kerja fleksibel dan pentingnya tanggung jawab negara terhadap perlindungan sosial ekonomi pekerja di Indonesia. Menurut analisis mereka, pasar tenaga kerja yang fleksibel menghasilkan kondisi-kondisi di mana, semakin meningkatnya dualisme pasar kerja; peningkatan ketidakpastian kerja, penurunan tingkat kesejahteraan dan degradasi kondisi kerja; serta terjadinya praktik pelemahan kekuatan serikat buruh.

Gagasan yang kedua berjudul, Kontrak dan Outsourcing: Adakah Jalan Keluar bagi Serikat Buruh? Ditulis oleh Jafar Suryomenggolo dan Timboel Siregar, menampilkan deskripsi umum mengenai kondisi perdebatan dua kutub, antara yang menerima dan menolak model kerja kontrak dan outsourcing. Dalam tulisan ini perdebatan tersebut dimasukkan dalam konteks telah berubahnya kondisi dunia kerja sekarang ini, di mana model kerja “tradisional” dengan masa kerja panjang dan jaminan promosi, kini sudah banyak berubah kearah model tenaga kerja tidak lagi “tradisional” seperti part time, self employement, dan yang tercanggih outsourcing, yang menimbulkan kondisi kerja di mana jaminan atas pekerjaan menjadi hal yang sangat langka. Penulis mencoba melihat perdebatan ini dalam kerangka yang lebih luas bahwa pencarian jalur-jalur alternatif sangat diperlukan dalam pengorganisasian serikat buruh.

Konflik Antar-Serikat Buruh adalah tajuk gagasan ketiga SEDANE edisi ini. Menurut penulisnya, Endang Rokhani, disahkannya UU No.21/2000 tentang Serikat Buruh dan diratifikasinya Konvensi ILO No 87/1948 tentang Kebebasan Berorganisasi dan Perlindungan atas Kebebasan Berserikat telah memunculkan tumbuhnya serikat-serikat buruh baru di tingkat perusahaan, daerah, hingga nasional. Tidak seperti pada masa Orde Baru yang hanya mensyahkan satu serikat, saat ini adalah hal lumrah untuk menyaksikan banyak serikat, bahkan dalam satu perusahaan. Namun, fenomena ini telah menyebabkan terjadinya banyak konflik antar-serikat buruh. Penulis mengkaji sebarapa siap hukum, pemerintah dan serikat sendiri menghadapi konflik tersebut. Ia menyimpulkan bahwa setiap serikat memiliki caranya masing-masing dalam menyelesaikan konflik. Artikel ini menyajikan satu gagasan bagaimanakah model penyelesaian konflik yang efektif, dengan mendirikan semacam Dewan Organisasi yang diwakili masing-masing serikat dalam menyelsaikan masalah dan konflik yang mungkin terjadi.

Sementara itu pada rubrik ‘wawancara’ edisi ini, kami menurunkan hasil wawancara dengan Anwar ‘Sastro’ Ma’ruf, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Dalam itu muncul pendapat bahwa dampak fleksibilitas pasar tenaga kerja bagi buruh adalah pemiskinan, karena fleksibilisasi adalah sebuah strategi untuk memuluskan politik upah murah. Jaminan dan keamanan kerja bagi buruh menjadi hilang. Sastro menjelaskan bahwa dampak fleksibilisasi ini juga terkait dengan komunitas. Berbagai usaha disekitar pabrik mengalami penurunan omset yang disebabkan usia kerja buruh menjadi pendek dan daya belinya yang menurun. Bagi Serikat Buruh fleksibilisasi berdampak melemahkan serikat. Hubungan kerja yang awalnya bersifat kolektif berubah menjadi individual. Sulit bagi buruh untuk menjadi anggota suatu serikat karena dalam perjanjian kontrak kerja, terdapat klausul yang melarang buruh tersebut untuk mogok dan berserikat. Jadi walaupun undang-undang memberikan kebebasan berserikat bagi buruh tetapi tidak dalam kenyataan di lapangan. Pada situasi seperti ini, Anwar menjelaskan, strategi yang perlu diambil selain melakukan advokasi dan kampanye, juga mulai melakukan pengorganisasian komunitas karena salah satu dampak fleksibilitas adalah membuka keran bagi praktek outsourcing untuk memasuki industri rumahan (home industry), dan komunitas sekitar pabrik.

Budhy Prathamo, sekertaris umum DPC SPN Pekalongan yang baru saja dipecat pada awal September 2007 karena aktifitasnya di Serikat Pekerja. Perjalanan dan makna di balik semua aktifitasnya sebagai aktifis perburuhan coba kami tampilkan melalui rubrik ”tokoh” yang ditulis oleh Khotib Oe Sunhaji. Budhy menjadi inspirasi bagi banyak orang di Pekalongan. Prestasinya dalam menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan nasib buruh membuatnya sering tampil diberbagai media setempat, dan bukan suatu kebetulan jika kemudian salah satu media lokal memberikan penghargaan bagi Budhy sebagai sosok yang sangat berpengaruh di Pekalongan pada bulan Juli 2007. Kemampuannya dalam membangun solidaritas pekerja di Pekalongan dan keberhasilannya menolak sistem buruh kontrak di perusahaan Pasaraya Sri Ratu Pekalongan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi siapapun.

Pada rubrik “Tinjauan Buku” SEDANE menurunkan buku berjudul, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto karya Vedi R. Hadiz. Dari buku yang diresensi oleh Ahmad “Boy” Mahromi ini kita dapat memperolah gambaran, bahwa kaum buruh khususnya di Indonesia sampai saat ini masih menjadi kaum yang terpinggirkan, perjuangan politik buruh kerap kali bisa dipatahkan. Entah itu dengan melakukan kekuatan refresif terhadap buruh atau dengan melakukan manipulasi kesadaran buruh agar tak menjadi kelas sosial yang revolusioner. Buku Vedi R. Hadiz ini cukup penting karena telah menunjukan dengan jelas suatu kajian historis analitis tentang perburuhan, khususnya di Indonesia. Posisi buruh dalam empat pemerintahan: Soeharto, Habibie, Gusdur, dan Megawati, selalu berada dalam posisi yang termarjinal-kan. Ditandai dengan posisi tawar buruh yang lemah, baik dalam kancah politik maupun ekonomi.

Semoga apa yang kami sajikan mampu menjadi inspirasi bagi pembaca semua.. Kami menunggu komentar, saran, kritik dari anda, selain sumbang gagasan anda yang sangat kami tunggu. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua penulis di Jurnal SEDANE edisi ini, dan juga kepada yang telah memberikan saran dan pemikirannya bagi Jurnal SEDANE. Kami juga ingin menyampaikan, bahwa refleksi atas kerja-kerja gerakan buruh selama ini, dan segala perubahan yang terjadi sangatlah diperlukan, dengan terus mengupayakan proses diskusi, tukar pikiran, dan mengupayakan konsolidasi, bagi tumbuhnya gerakan buruh di Indonesia.

Selamat Membaca

SEDANE

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: