Catatan Reflektif atas LF Bekasi

Catatan Reflektif atas LF Bekasi

Seperti tujuan awalnya, bahwa forum belajar menempatkan dirinya sebagai wahana belajar bersama dalam menggali pengalaman berserikat untuk mewujudkan serikat buruh yang demokratis. Untuk bisa mencapai tujuan itu jelas dibutuhkan pengalaman-pengalaman baru dalam berdemokrasi dan melihat suatu persoalan ketika kita berjuang di serikat buruh dengan segala aktifitasnya, sehingga forum belajar diharapkan bisa menjadi salah satu metode (dalam kerangka pendidikan) di dalam Serikat Buruh yang secara konstan membangun cara pandang terhadap persoalan buruh secara sosial dan politis, sehingga kemudian mampu melahirkan pengalaman berdemokrasi yang pada akhirnya mewujudkan watak serikat buruh yang demokratis.

Jelas, ketika usaha-usaha untuk mencapai tujuan ini mendapatkan banyak hambatan. Selain karena eksperimen kita dalam menjalankan forum belajar ini hanya berbekal sedikit sekali pengalaman, faktor tradisi berserikat yang sudah ada juga berpengaruh terhadap pembelajaran yang berlangsung. Secara sederhana, era orde melakukan kontrol terhadap serikat buruh, dan segala aktifitas serikat buruh termasuk di dalamnya aktifitas pendidikan nyaris lepas dari kritik, sehingga meniadakan proses demokrasi di dalam tubuh serikat itu sendiri. Pendidikan serikat buruh yang gemar pada hal-hal yang bersifat keterampilan (teknis-praktis), metode penyampaian guru dengan murid, membuat peserta belajar tidak bisa menggali nilai-nilai dalam serikat buruh itu sendiri, dan hanya di posisikan sebagai objek sehinggga tidak bisa bersikap kritis dan terbuka sehingga kemudian terbangun dialog.

Sampai saat ini, metode pendidikan ‘warisan’ masih terus berlangsung. sehingga pengalaman berdemokrasi nyaris tidak bisa dimulai dari proses pendidikan itu sendiri, sehingga kader-kader yang lahir dari proses pendidikan demikian sulit untuk menemukan bentuk-bentuk penerapan demokrasi ketika menjadi pengurus karena minimnya pengalaman berdemokrasi.

Peserta forum belajar sejak awal menghadapi persoalan minimnya pengalaman berdemokrasi. Dan forum belajar bereksperimen dengan persoalan tadi. Persoalan bagaimana membangun prasyarat untuk sebuah era demokrasi yang ditandai dengan kebebasan berserikat, tentu saja sesuai dengan kapasitas dari forum belajar itu sendiri. Dan prasyarat itu adalah berpikir kritis. Namun diakui forum belajar seperti lengah dari itu, dari bagaimana membangun cara berpikir yang kritis atas peserta forum belajar itu sendiri, tentu saja cara berpikir kritis ini pada awalnya bertujuan untuk melihat kondisi atau persoalan SB saat ini, termasuk di dalamnya adalah pola pendidikan, dan praktik organisasi, yang seringkali menempatkan anggota hanya sebagai penonton.

Masa era kebebasan berserikat bisa dikatakan sebagai masa transisi dimana pengalaman berdemokrasi di serikat buruh masih minim ditambah munculnya masalah-masalah lain seperti perpecahan di SB itu sendiri, dan dalam kondisi seperti ini jelas dibutuhkan suatu model pendidikan di tubuh serikat buruh yang bisa kembali menggali tentang nilai-nilai dalam gerakan buruh sehingga mampu menghasilkan perubahan yang mendalam bukan hanya teknik-teknik berdemokrasi yang sangat prosedural. Tapi demokrasi kembali dimaknai sebagai perubahan yang dimandatkan oleh anggota melalui partisipasinya dalam keputusan organisasi.

Karena itu forum belajar berusaha menggali kembali nilai-nilai tadi melalui upaya pembelajaran yang secara konstan mampu membangun watak demokratis. Sehingga kemudian kebutuhan untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun demokrasi dengan pengertian membangun partisipasi dan dialog di SB masing-masing peserta jelas diperlukan di sini, sehingga bisa sedikit mengatasi masalah kurangnya pengalaman berdemokrasi masing-masing peserta. Namun apa yang kita refleksikan dari perjalanan forum belajar Bekasi adalah proses berbagi pengalaman masih sekitar persoalan keterampilan (teknis-praktis) dan atau cenderung retorika.

Realitas lain dari forum belajar Bekasi adalah, lemahnya kesadaran peserta forum belajar mengenai pentingnya membangun mekanisme pendidikan di SB masing-masing peserta yang bertujuan untuk membangun partisipasi dan dialog, cara berpikir kritis, bukan hanya sekedar transfer keterampilan, atau pendidikan yang anti dialog. Sehingga kemudian dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada muncul kepercayaan sepenuhnya dari anggota, karena merekapun dilibatkan dan melihat langsung proses menyelesaikan masalah tadi. Pendidikan semacam ini bisa berlangsung apabila pesertanya tidak diposisikan sebagai objek, dan prosesnya dituntut sebagai proses penyadaran yang tidak anti dialog dan menghambat kesadaran kritis sehingga anggotapun dilibatkan sebanyak-banyak dalam aktifitas serikat sebagai proses pendidikan.

Forum belajar sebagai wahana belajar bersama menuntut adanya proses tukar pengalaman sebagai suatu cara dalam melakukan investigasi kenyataan yang dialogis yang dilakukan bersama-sama dan secara terus menerus dengan mengedepankan sikap saling belajar. Dari proses ini kemudian diharapkan muncul pemahaman yang lebih baik, sehingga kemudian peserta forum belajar bisa menjadi aktor yang berusaha menemukan persoalan yang nyata di dalam tubuh serikat buruhnya dan melakukan pembaharuan dari dalam dengan komitmen demokratisasi.

LF Bekasi yang proses perintisan dilakukan sejak bulan Juli 2007, sebagai wahana belajar bersama berusaha menjadi kritik terhadap model pendidikan SB yang cenderung anti dialog yang ditandai dengan adanya penumpukkan informasi dan pengetahuan, pembagian kekuasaan hanya pada orang yang itu-itu saja, manipulasi oleh elit pengurus dan budaya pendidikan yang mendidik orang menjadi objek. Sebaliknya LF berusaha mendorong munculnya dialog, pembagian peran, menempatkan peserta sebagai subjek untuk mencapai tujuan-tujuan LF dan kebutuhan-kebutuhan SB peserta LF yang sebelumnya sudah disepemahami dalam pembahasan mengenai LF yang efektif pada Bulan November 2007.

Dalam evalusi LF 23-24 Juni 2008 beberapa hal yang terkait teknis pelaksanaan coba di evaluasi. Salah satunya yang paling penting adalah persoalan peserta, seperti peserta yang mulai jenuh, seperti kadang datang kadang tidak, untuk persoalan ini maka harus ada penegasan dalam komitmen belajarnya nanti. Selain itu peserta juga di dominasi oleh sektor KEP dan presentase peserta perempuannya hanya 10%. Faktor ini kemudian menghambat dinamika forum hanya pada pengalaman2 di sektor KEP, dan kurangnya keterlibatan buruh perempuan.

Pada soal waktu, LF reguler di usulkan ditambah menjadi dua kali sebulan, dan mulai lebih cepat dari jam 12.00-18.00. Lalu evaluasinya dilakukan setiap enam bulan sekali. Satu angkatan LF satu tahun, dan akan ada LF selanjutnya dengan peserta yang berbeda, dan LF selanjutnya ini akan difasilitasi oleh peserta LF sebelumnya. Sehingga diharapkan faktor keberlanjutan bisa berjalan dengan menggunakan cara ini.

Dalam hal materi ada banyak masukan, termasuk peninjauan kembali mengenai silabus yang sudah dibuat agar disusun menjadi kurikulum lebih detail, sistematis, dan sesuai kebutuhan. Selain itu materi juga harus bisa menghubungkan kebutuhan LF dan kebutuhan peserta LF. Untuk materi yang sifatnya mendorong pada demokratisasi dan gerakan buruh dari sisi sosial politis di nilai belum dianggap menarik oleh peserta secara umum, karena belum adanya kesepemahan akan gerakan buruh itu sendiri, karena itu direkomendasikan diawal LF selanjutnya akan diadakan LF tematik selama tiga hari dua malam di wisma nusa bangsa, yang akan menggali pemahaman peserta mengenai gerakan buruh untuk membangun kesepemahaman peserta akan gerakan buruh dari sudut pandang sosial politis dan tujuan dari LF itu sendiri, sehingga kemudian diharapkan LF tidak lagi menjadi ajang belajar hal-hal yg teknis praktis dan berharap resep-resep praktis dari LF.

LF tematik selama 3 hari dua malam di wisma nusa bangsa yang rencananya akan dilaksanakan bulan Agustus ini dibiayai sepenuhnya oleh dana swadaya oleh peserta LF. Dan rencananya difasilitasi oleh Fauzi Abdullah. LF tematik ini juga sebagai pintu awal yg baru untuk membangun LF kedepan, sehingga bisa lebih dibangun lagi dinamika sektor, dan buruh perempuan dan tentu saja dengan pemahaman akan tujuan LF yang lebih baik sehingga LF tidak lagi fokus pada persoalan yang teknis-praktis.

Selain itu dari hasil diskusi dterungkap bahwa ada beberapa manfaat LF dalam konteks demokratisasi melalui mekanisme organisasi yang sepertinya tidak muncul dalam proses LF, tapi mulai berjalan di PUK beberapa peserta, seperti mulai munculnya keinginan untuk melembagakan pengawasan. Hal ini pernah di upayakan di PUK KAO tapi belum sepenuhnya berhasil karena bentuknya kemudian hanya menjadi penasehat, terus pentingnya proses2 yang dialogis dengan anggota juga sudah mulai dibangun. Manfaat2 seperti ini proses monitoringnya bisa melalui keterlibatan tim inti LF di SC kedepan.

Bogor, 24 Juni 2008

Tim LF Bekasi

Fasilitator Forum Belajar

Fasilitator Forum Belajar [1]

Posisi dan Peran Fasilitator dalam Forum Belajar

 

Jika kita melihat tujuan Forum Belajar -sebagai salah satu sarana belajar untuk membantu peserta dalam rangka melakukan sesuatu/perubahan- maka posisi fasilitator haruslah, memberikan pemahaman yang melengkapi peserta Forum Belajar untuk melakukan sesuatu/perubahan. Misalnya, pada salah satu sesi forum belajar tujuannya adalah ‘membantu peserta agar memiliki cara pandang yang lebih luas mengenai Gerakan Buruh’. Maka posisi fasilitator pada sesi tersebut adalah “untuk membantu, melalui pengaturan arus diskusi dan tukar pengalaman, sehingga peserta dapat memahami dan memandang gerakan buruh secara lebih luas”. Dan apa yang dianggap sebagai ‘melakukan sesuatu’ tidak hanya melulu merupakan kerja-kerja konkret, tapi juga proses pembentukkan cara pandang yang lebih baik.

Fasilitator harus menghubungkan antara tujuan dari Forum Belajar dengan kebutuhan organisasional dari peserta Forum Belajar agar apa yang dipelajari bisa diimplemetasikan. Jika kita adalah fasilitator keterampilan manajemen, tugas kita ada dalam rangka memberi pemahaman yang melengkapi peserta agar berhasil mengelola anggotanya dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan manajemen organisasional. Jika kita adalah fasilitator keterampilan teknikal, pekerjaan kita ada dalam rangka melengkapi peserta untuk memahami pekerjaan sesuai dengan standar teknikal yang telah dikhususkan.

Fasilitator Forum Belajar adalah peserta dari Forum Belajar itu sendiri yang diharapkan mengembangkan Lingkar Belajar di PUKnya masing-masing dalam mewujudkan organisasi sebagai bentuk wahana belajar anggotanya, termasuk analisis kebutuhan, pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas organisasi dan pencarian bentuk-bentuk mekanisme organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Serikat Pekerja, dan evaluasi.

 

 
Pengertian tentang Forum Belajar menurut diskusi-diskusi sebelumnya:

 

Forum Belajar adalah salah satu sarana belajar untuk memahami secara benar, bagaimana menggali pengalaman berserikat untuk mewujudkan Serikat Pekerja yang demokratis. Serta kebijakan-kebijakan Serikat Pekerja bagaimana yang mampu membangun partisipasi anggotanya. Mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya organisasi untuk menghadapi perubahan-perubahan, terutama dalam menghadapi dampak dari Fleksible Labour Market.

Forum Belajar lebih menekankan pada bentuk-bentuk implementasi dari demokrasi. Forum Belajar juga berusaha untuk mempelajari langkah-langkah dalam mengembangkan Serikat Pekerja yang mampu membangun isu sosial bersama gerakan perubahan lainnya.

Peserta Forum Belajar diharapkan mampu mendeteksi praktek ketidaksesuaian dan melakukan tindakan perbaikan sebagai upaya dalam mengembangkan Serikat Pekerja. Memprakarsai demokratisasi dalam setiap upaya perubahan sistem dan mekanisme organisasi, dikarenakan perubahan dalam organisasi, peraturan dll.

Peserta Forum Belajar juga diharapkan mampu menentukan efektivitas dari sistem yang diidentifikasi dan diterapkan didalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Memastikan kesesuaian/ketidaksesuaian penerapan akan nilai-nilai Serikat Pekerja yang telah ditetapkan. Serta mengevaluasi proses dari sistem peningkatan kapasitas institusi (Serikat Pekerja) yang menghasilkan perubahan prilaku yang memberi kontribusi/sumbangan terhadap tercapainya cita-cita organisasi.”

 

Beberapa kunci dari pengertian di atas adalah:

 

         Sarana belajar bersama

         Suatu proses yang sistematis, disengaja dan direncanakan serta dikelola bersama

         Memperlancar proses demokratisasi

         Resultant Behavior (perubahan prilaku)

Melalui Forum Belajar diharapkan secara langsung atau tidak langsung dapat menghasilkan “perubahan perilaku”.

 

Dari kunci di atas, Forum Belajar akan berhasil jika memiliki tiga syarat yaitu ada mekanisme yang dibuat, ada proses pelaksanaan dan mempunyai tujuan untuk merubah. Perubahan ini bisa dimaknai sebagai peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan perubahan sikap yang menunjukan perbaikan dan kemajuan.

 

“Efektivitas Forum Belajar dan pemahaman dasar akan prinsip-prinsip belajar”, Hal ini merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam persiapan dan pelaksanaan Forum Belajar dan atau Lingkar Belajar di masing-masing PUK.

 

Kalau boleh saya simpulkan, forum belajar adalah:

 

““suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pengembangan dari penerapan prinsip dan nilai-nilai Serikat Pekerja menuju Serikat Pekerja yang lebih demokratis, dan mampu memliki cara pandang yang lebih baik mengenai gerakan buruh.

 

Untuk mencapai Forum Belajar yang sesuai harapan maka beberapa aspek pendukung harus ada, yaitu:                        

         Kebutuhan Individu dan Organisasi

Alasan penyelenggaraan suatu Forum Belajar adalah adanya kebutuhan organisasi untuk pencapaian cita-cita organisasi. Adanya kebutuhan individu untuk meningkatkan kapasitasnya.

         Metode

Pendekatan dan teknik yang dipergunakan dalam pelaksanaan pelatihan;

1.      Pendekatan experiential learning (belajar lewat pengalaman)

2.      Pendekatan referensial mengenai gerakan buruh dan isu-isu perburuhan yang sedang berkembang

         Peserta

Pengurus PUK yang memerlukan peningkatan kapasitas dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan gerakan buruh serta individu-individu yang memiliki kebutuhan belajar.

         Fasilitator

Adalah salah satu peserta forum belajar yang telah ditetapkan untuk menjadi pemandu proses belajar agar dapat mencapai sasaran setiap materinya secara efektif dan mendorong kemandirian serta merupakan salah satu bekal pengalaman ketika memfasilitasi Lingkar Belajar di PUKnya masing-masing.

         Penyelenggara

Pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan suatu program training secara menyeluruh, dalam hal ini adalah kita semua.

 

Peran Fasilitator dalam Forum Belajar

Fasilitator adalah orang yang bertindak sebagai pemandu dalam kelancaran suatu proses diskusi. Peran fasilitator dalam Forum Belajar dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti di bawah ini:

 

Tujuan
         Memandu kelangsungan proses diskusi

         Membina proses belajar

         Membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan `sikap` peserta

         Mencapai sasaran disetiap sesinya

 

Peserta

         Memotivasi peserta

         Memperlancar dan mempermudah proses belajar

 

Materi

         Menguasai bahan ajaran (materi pelatihan)

         Menyampaikan materi pelatihan kepada para peserta secara sistematis

         Memperhatikan kondisi peserta saat diskusi

 

Pelaksanaan   

         Menyajikan materi sesuai dengan metode yang digunakan

         Menjaga kelancaran proses belajar

         Mengendalikan arus diskusi

         Menanggapi pertanyaan dan komentar

 




[1] Di adaptasi dari berbagai sumber

Notulen

Catatan Forum Belajar Bekasi

 

6 Desember 2007

Fasilitator         : Herman dan Abu

Jumlah peserta  : 21 orang (16 orang dari 8 PUK, 1 dari DPC, 4 dari LIPS)

 

Catatan proses:

Perkenalan peserta

 

Pemaparan secara umum mengenai perspektif, prinsip, dan nilai-nilai dalam berserikat yang selama ini dijalankan juga mengenai kondisi serta pengalaman berserikat ditempat masing-masing. Dari berbagi pengalaman ini ditemukan beberapa persoalan umum yang dihadapi oleh hampir seluruh peserta.

 

Kondisi Umum masing-masing PUK :

Eksternal

  1. Menghadapi tekanan dari kapitalisme global
  2. Kurang jeli melihat perkembangan global (Makro)
  3. Pelaksanaan aturan yang lemah (law enforcement)
  4. Jaminan Sosial yang lemah
  5. Jumlah antara lapangan kerja yang sedikit dibandingkan angkatan kerja yang banyak
  6. Gerakan buruh belum menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih luas

 

 

 

Internal

  1. Kerjasama antar SP lemah
  2. Akses terhadap data lemah
  3. Militansi anggota lemah
  4. Anggota yang terlalu manut apa kata pengurus dan tidak memberikan masukan
  5. Kepedulian anggota terhadap organisasi lemah
  6. Pemahaman pengurus dan anggota tentang Serikat Pekerja masih minim
  7. Anggota hanya merasa berkewajiban untuk membayar iuran (COS), setelah itu semua merupakan tanggung jawab pengurus
  8. SP bersifat reaktif
  9. Kurang efektifnya proses sosialisasi terhadap anggota
  10. Tidak terlibatnya SP dalam ruang-ruang partisipasi kebijakan perburuhan di tingkat makro
  11. Mengubah pola pikir pengusaha, bagaimana arti penting SP sebagai perwakilan pekerja
  12. Solidaritas lemah
  13. Kepedulian sosial terbatas pada komunitas sekitar perusahaan dan bantuan bencana
  14. Tidak solidnya pengurus PUK
  15. Outsourcing merajalela
  16. Belum adanya strategi pendidikan untuk anggota yang mampu efektif meningkatkan pemahamannya akan makna penting SP
  17. Manajemen menghambat program kerja PUK
  18. Pengelolaan resource yang lemah
  19. Tidak adanya strategi jangka panjan g

 

Silang masukan umum dari peserta LF

  1. Mencari strategi baru untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran anggota
  2. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai aktifitas SP
  3. Membangun strategi jangka panjang
  4. Membangun perspektif yang lebih luas mengenai Serikat Pekerja

SEDANE 8

cover-jurnal-edisi-8.jpg

Catatan Pembuka

Pada suatu Sabtu, dalam satu diskusi dengan beberapa orang buruh perempuan di Jakarta Utara yang membahas soal organisasi buruh, seorang buruh bertanya: “kenapa diperbolehkan 10 orang buruh membentuk serikat buruh? Kami yang mayoritas saja sering kalah menghadapi perusahaan apalagi kalau hanya 10 orang?”

Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh para buruh di tingkat basis, karena merekalah yang merasakan langsung akibat dari ketidakmampuan serikat buruh menghadapi perusahaan dalam berbagai persoalan perburuhan. Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Apakah cukup dengan menjawab bahwa karena itulah yang tertulis dalam undang-undang No.21 tahun 2000? Bisa saja, kalau kita tidak mempunyai minat pada persoalan politik perburuhan dan tidak peduli pada persoalan kerserikatburuhan saat ini. Tetapi jika sebaliknya, maka pertanyaan itu dapat menyeret kita pada pembahasan tentang politik perburuhan tidak hanya di tingkat nasional melainkan juga di tingkat internasional. Hal ini berlaku mengingat sekarang tidak ada satu negarapun yang dapat dengan bebas menetapkan sendiri undang-undang yang akan diterapkan di negaranya. Pertanyaan di atas menyiratkan bahwa keberadaan serikat buruh juga berkaitan dengan kekuatan, daya tahan dalam menghadapi berbagai persoalan perburuhan yang menuntut penyelesaian yang menguntungkan bagi buruh. Untuk itu perlu ada strategi kekuatan yang dimiliki oleh serikat buruh.

Berkaitan dengan politik perburuhan di Indonesia saat ini, ada suasana yang kontradiktif yang harus dihadapi oleh buruh/serikat buruh. Di satu sisi, kebebasan beserikat terbuka seluas-luasnya melalui undang-undang no 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun di sisi yang lain dihadapkan pada fleksibilitas pasar tenaga kerja yang secara kasat mata berdampak negatif terhadap keberadaan dan eksistensi serikat buruh itu sendiri. Undang-undang no. 21 tahun 2000 di samping telah memberikan ruang yang lebih luas bagi kalangan buruh/serikat buruh, tetapi sekaligus juga menambah persoalan internal serikat buruh, di mana ruang kebebasan berserikat itu tidak saja mengkotak-kotakkan buruh dalam berbagai serikat buruh, tetapi juga telah menjadikan buruh dihadapkan pada potensi konflik antar-organisasi mereka. Selain itu masalah eksternal yang dihadapi buruh tak kalah berat: semakin fleksibelnya pasar kerja membuat semakin tidak amannya para buruh mendapatkan pekerjaan.

Berbagai persoalan tersebut di atas akan dipaparkan dalam SEDANE edisi kali ini. Beberapa gagasan yang dimuat mencoba mengupas mengenai praktik dan dampak dari pasar tenaga kerja fleksibel bagi buruh dan serikat buruh baik dalam konteks sosial ekonomi, maupun hubungan industrial, edisi kali ini juga mencoba menjawab pertanyaan “strategi atau siasat seperti apa yang efektif guna menghadapi semakin gencarnya praktik-praktik pasar kerja fleksibel?”

Gagasan pertama yang ditulis oleh Indrasari Tjandraningsih dan Hari Nugroho, berjudul Fleksibilitas Pasar Kerja Dan Tanggung Jawab Negara¸ mencoba menguraikan masalah pasar kerja fleksibel dan pentingnya tanggung jawab negara terhadap perlindungan sosial ekonomi pekerja di Indonesia. Menurut analisis mereka, pasar tenaga kerja yang fleksibel menghasilkan kondisi-kondisi di mana, semakin meningkatnya dualisme pasar kerja; peningkatan ketidakpastian kerja, penurunan tingkat kesejahteraan dan degradasi kondisi kerja; serta terjadinya praktik pelemahan kekuatan serikat buruh.

Gagasan yang kedua berjudul, Kontrak dan Outsourcing: Adakah Jalan Keluar bagi Serikat Buruh? Ditulis oleh Jafar Suryomenggolo dan Timboel Siregar, menampilkan deskripsi umum mengenai kondisi perdebatan dua kutub, antara yang menerima dan menolak model kerja kontrak dan outsourcing. Dalam tulisan ini perdebatan tersebut dimasukkan dalam konteks telah berubahnya kondisi dunia kerja sekarang ini, di mana model kerja “tradisional” dengan masa kerja panjang dan jaminan promosi, kini sudah banyak berubah kearah model tenaga kerja tidak lagi “tradisional” seperti part time, self employement, dan yang tercanggih outsourcing, yang menimbulkan kondisi kerja di mana jaminan atas pekerjaan menjadi hal yang sangat langka. Penulis mencoba melihat perdebatan ini dalam kerangka yang lebih luas bahwa pencarian jalur-jalur alternatif sangat diperlukan dalam pengorganisasian serikat buruh.

Konflik Antar-Serikat Buruh adalah tajuk gagasan ketiga SEDANE edisi ini. Menurut penulisnya, Endang Rokhani, disahkannya UU No.21/2000 tentang Serikat Buruh dan diratifikasinya Konvensi ILO No 87/1948 tentang Kebebasan Berorganisasi dan Perlindungan atas Kebebasan Berserikat telah memunculkan tumbuhnya serikat-serikat buruh baru di tingkat perusahaan, daerah, hingga nasional. Tidak seperti pada masa Orde Baru yang hanya mensyahkan satu serikat, saat ini adalah hal lumrah untuk menyaksikan banyak serikat, bahkan dalam satu perusahaan. Namun, fenomena ini telah menyebabkan terjadinya banyak konflik antar-serikat buruh. Penulis mengkaji sebarapa siap hukum, pemerintah dan serikat sendiri menghadapi konflik tersebut. Ia menyimpulkan bahwa setiap serikat memiliki caranya masing-masing dalam menyelesaikan konflik. Artikel ini menyajikan satu gagasan bagaimanakah model penyelesaian konflik yang efektif, dengan mendirikan semacam Dewan Organisasi yang diwakili masing-masing serikat dalam menyelsaikan masalah dan konflik yang mungkin terjadi.

Sementara itu pada rubrik ‘wawancara’ edisi ini, kami menurunkan hasil wawancara dengan Anwar ‘Sastro’ Ma’ruf, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Dalam itu muncul pendapat bahwa dampak fleksibilitas pasar tenaga kerja bagi buruh adalah pemiskinan, karena fleksibilisasi adalah sebuah strategi untuk memuluskan politik upah murah. Jaminan dan keamanan kerja bagi buruh menjadi hilang. Sastro menjelaskan bahwa dampak fleksibilisasi ini juga terkait dengan komunitas. Berbagai usaha disekitar pabrik mengalami penurunan omset yang disebabkan usia kerja buruh menjadi pendek dan daya belinya yang menurun. Bagi Serikat Buruh fleksibilisasi berdampak melemahkan serikat. Hubungan kerja yang awalnya bersifat kolektif berubah menjadi individual. Sulit bagi buruh untuk menjadi anggota suatu serikat karena dalam perjanjian kontrak kerja, terdapat klausul yang melarang buruh tersebut untuk mogok dan berserikat. Jadi walaupun undang-undang memberikan kebebasan berserikat bagi buruh tetapi tidak dalam kenyataan di lapangan. Pada situasi seperti ini, Anwar menjelaskan, strategi yang perlu diambil selain melakukan advokasi dan kampanye, juga mulai melakukan pengorganisasian komunitas karena salah satu dampak fleksibilitas adalah membuka keran bagi praktek outsourcing untuk memasuki industri rumahan (home industry), dan komunitas sekitar pabrik.

Budhy Prathamo, sekertaris umum DPC SPN Pekalongan yang baru saja dipecat pada awal September 2007 karena aktifitasnya di Serikat Pekerja. Perjalanan dan makna di balik semua aktifitasnya sebagai aktifis perburuhan coba kami tampilkan melalui rubrik ”tokoh” yang ditulis oleh Khotib Oe Sunhaji. Budhy menjadi inspirasi bagi banyak orang di Pekalongan. Prestasinya dalam menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan nasib buruh membuatnya sering tampil diberbagai media setempat, dan bukan suatu kebetulan jika kemudian salah satu media lokal memberikan penghargaan bagi Budhy sebagai sosok yang sangat berpengaruh di Pekalongan pada bulan Juli 2007. Kemampuannya dalam membangun solidaritas pekerja di Pekalongan dan keberhasilannya menolak sistem buruh kontrak di perusahaan Pasaraya Sri Ratu Pekalongan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi siapapun.

Pada rubrik “Tinjauan Buku” SEDANE menurunkan buku berjudul, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto karya Vedi R. Hadiz. Dari buku yang diresensi oleh Ahmad “Boy” Mahromi ini kita dapat memperolah gambaran, bahwa kaum buruh khususnya di Indonesia sampai saat ini masih menjadi kaum yang terpinggirkan, perjuangan politik buruh kerap kali bisa dipatahkan. Entah itu dengan melakukan kekuatan refresif terhadap buruh atau dengan melakukan manipulasi kesadaran buruh agar tak menjadi kelas sosial yang revolusioner. Buku Vedi R. Hadiz ini cukup penting karena telah menunjukan dengan jelas suatu kajian historis analitis tentang perburuhan, khususnya di Indonesia. Posisi buruh dalam empat pemerintahan: Soeharto, Habibie, Gusdur, dan Megawati, selalu berada dalam posisi yang termarjinal-kan. Ditandai dengan posisi tawar buruh yang lemah, baik dalam kancah politik maupun ekonomi.

Semoga apa yang kami sajikan mampu menjadi inspirasi bagi pembaca semua.. Kami menunggu komentar, saran, kritik dari anda, selain sumbang gagasan anda yang sangat kami tunggu. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua penulis di Jurnal SEDANE edisi ini, dan juga kepada yang telah memberikan saran dan pemikirannya bagi Jurnal SEDANE. Kami juga ingin menyampaikan, bahwa refleksi atas kerja-kerja gerakan buruh selama ini, dan segala perubahan yang terjadi sangatlah diperlukan, dengan terus mengupayakan proses diskusi, tukar pikiran, dan mengupayakan konsolidasi, bagi tumbuhnya gerakan buruh di Indonesia.

Selamat Membaca

SEDANE